Showing posts with label sejarah. Show all posts
Showing posts with label sejarah. Show all posts
Monday, 19 May 2008
Boedi Oetomo dan Nagazumi
Bagi setiap orang yang sekarang berminat mempelajari Boedi Oetomo, ia sulit meninggalkan karya Akira Nagazumi, ”The Dawn of Indonesian Nationalism”. Karya ini dapat disebut ”karya klasik” mengenai Boedi Oetomo.
Meskipun karya tersebut baru diterbitkan berupa buku oleh Institute of Development Economics, Tokyo, tahun 1972, dan merupakan penyempurnaan dari disertasi Akira Nagazumi di Universitas Cornell, Amerika Serikat, lima tahun sebelumnya (1967), pengupasannya mengenai Boedi Oetomo mulai dari lahirnya pada 20 Mei 1908 sampai sepuluh tahun usianya (1918) dapat dijadikan acuan bagi mereka yang berminat mempelajari organisasi yang penting bagi sejarah Indonesia itu.
Judul bukunya Fajar-Menyingsingnya Nasionalisme Indonesia itu sering dinilai tidak tepat sebab Boedi Oetomo belum merupakan sebuah organisasi yang memperjuangkan cita-cita kebangsaan Indonesia seperti yang pada 1945 diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta.
Namun, Bung Hatta sendiri dalam tulisannya di majalah Star Weekly 17 Mei 1958 untuk memperingati 50 tahun Pergerakan Nasional mengatakan, apabila diukur dengan pengertian sekarang tentang apa yang disebut ”perjuangan politik dan pergerakan kebangsaan”, Boedi Oetomo memang belum memenuhi syarat untuk diberi nama ”Pergerakan Nasional”. Akan tetapi, ditinjau dari suasana masa itu, Boedi Oetomo sudah mengandung ”kecambah semangat nasional”. Organisasi itu dapat dipandang sebagai pendahulu dari pergerakan kebangsaan yang muncul pada 1912 dan 1913 dengan lahirnya Nationale Indische Partij dan Sarekat Islam.
Baik pula diingat bahwa Nagazumi sendiri ketika menulis disertasinya di Universitas Cornell pada 1967 dan menerbitkan bukunya pada 1972 sudah mengikuti perkembangan Boedi Oetomo pada masa selanjutnya, termasuk gerak kegiatan sejumlah tokoh yang semula aktif pada awal berdirinya Boedi Oetomo, seperti dokter Soetomo dan dokter Goenawan Mangoenkoesoemo.
Bahkan, dalam karyanya kemudian yang merupakan hasil penelitian lanjutan mengenai perkembangan nasionalisme Indonesia, Nagazumi berkesimpulan, kelirulah para sejarawan yang berpendapat bahwa perkembangan nasionalisme Indonesia sebagai suatu fenomena barulah mengemuka sesudah Perang Dunia I. Benih-benih perkembangannya sudah tumbuh satu dekade sebelumnya, pada masa sebelum 1914. Sudah jauhlah analisis yang dilakukan Nagazumi terhadap semua literatur yang relevan dengan masalah tersebut ketika ia meninggal pada tahun 1987 karena kanker. Ketika itu usianya baru 58 tahun.
Demikian kita baca dalam In Memoriam mengenai Akira Nagazumi yang ditulis Peter Carey, yang juga seorang sejarawan mengenai Indonesia. (Bijdragen, deel 144, 2e en 3e aflevering, 1988). Dalam Bijdragen ini juga dimuat daftar 22 karya Nagazumi, tidak saja dalam bahasa Jepang dan Inggris, tetapi juga dalam bahasa Belanda dan Indonesia.
Karya tersebut, antara lain, ”Pemberontakan Partai Komunis Indonesia dan Pengaruhnya atas Jemaah Haji”, 1926-1927. Tulisan ini terdapat dalam buku Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang; Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia. Buku yang diterbitkan Yayasan Obor, Jakarta, tahun 1986 ini dieditori oleh Nagazumi sendiri.
Seperti halnya buku tersebut, buku karya Nagazumi mengenai Boedi Oetomo juga didasarkan pada penelitian atas bahan-bahan yang relevan dan lengkap, yang diperoleh antara lain di Belanda dan Indonesia. Ketika melakukan penelitian di Belanda pada 1964-1966, Nagazumi beruntung karena bersamaan dengan dideklasifikasikannya arsip-arsip resmi Kementerian Jajahan sebelum Perang Dunia II yang tersimpan di Rijksarchief (Arsip Kerajaan Belanda). Di tempat ini Nagazumi mendapatkan banyak bahan baru yang berhubungan dengan perjalanan Boedi Oetomo selama sepuluh tahun pertama (1908-1918), termasuk hanya dua dokumen yang pernah diterbitkan mengenai gerak kegiatan resmi organisasi tersebut.
Dari pengantar bukunya mengenai Boedi Oetomo itu dapat diketahui bahwa Nagazumi pun membaca tulisan Ki Hadjar Dewantara di majalah Nederlandsch-Indie Oud & Nieuw terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Dalam majalah bulanan ini, Ki Hadjar yang masih menggunakan nama S Suryaningrat menyumbangkan tulisan mengenai peringatan genap sepuluh tahun berdirinya Boedi Oetomo (1908-1918), yang diselenggarakan di gedung teosofi di Den Haag, Belanda.
Ketika itu Suwardi Suryaningrat memang masih berada di Belanda, semenjak ia diasingkan ke negeri kincir angin tersebut setelah ia menulis karangan yang menghebohkan di koran De Expres berjudul ”Als ik eens Nederlander was” (Seandainya aku seorang Belanda) pada 1913.
Tulisan itu bertujuan mengejek Pemerintah Hindia-Belanda yang menggerakkan rakyat di wilayah jajahannya untuk ikut merayakan peringatan bebasnya Belanda dari penjajahan Perancis.. Baru pada 1919 Suwardi meninggalkan Belanda kembali ke tanah airnya dan menjadilah ia Ki Hadjar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa.
Mengenai tulisan Suwardi di majalah Nederlansch-Indie Oud & Nieuw tersebut, Nagazumi tidak membahasnya meskipun sebenarnya menarik sekali dalam kaitannya dengan Boedi Oetomo. Suwardi yang bersama Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo adalah tiga serangkai Indisce Partij menampilkan kalimat berikut pada awal tulisannya: ”Tanpa ragu kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indisch-nationaal (Indisch-nationale dag)”.
Ia pun mengingatkan bahwa peringatan lima tahun Boedi Oetomo yang dirayakan meriah selama lima hari di Bandung tidak hanya dihadiri oleh warga organisasi itu sendiri, tetapi juga oleh para anggota Sarekat Islam dan Indische Partij.
Peringatan 10 tahun Boedi Oetomo di Den Haag yang dilaporkan oleh Suwardi itu tidak saja dihadiri orang-orang Indonesia, tetapi juga sejumlah orang Belanda, termasuk wakil dari Menteri Koloni dan Mr JH Abendanon, yang pada 1911 menerbitkan kumpulan surat Raden Ajeng Kartini, Door Duisternis tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang).
Kemeriahan peringatan disemarakkan pula dengan diterbitkannya buku kenang-kenangan yang diberi judul Soembangsih dan diserahkan kepada Goenawan Mangoenkoesoemo, salah seorang pendiri Boedi Oetomo dan adik dokter Tjipto Mangoenkoesoemo yang ketika itu melanjutkan pelajarannya di bidang kedokteran di Amsterdam. Ia juga sahabat dokter Soetomo, ketua pertama Boedi Oetomo, dan banyak membantu perjuangannya. Mengenai dokter Goenawan yang meninggal pada 1929 ini, dokter Soetomo menceritakannya panjang lebar dalam buku Kenang-kenangannya yang ditulisnya pada 1934 (halaman 93-102).
Nagazumi tidak saja berhasil menghimpun bahan-bahan mengenai Boedi Oetomo di Belanda, tetapi juga di Indonesia. Itu terjadi ketika pada 1968-1969 ia diminta mengajar di Jurusan Jepang Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Di perpustakaan Museum Pusat (sekarang Perpustakaan Nasional), ia menjumpai antara lain majalah yang sangat penting bagi penelitiannya, tetapi yang menurut perkiraannya belum pernah dimanfaatkan oleh seorang penulis pun. Majalah yang bernama Retnodhoemilah ini diterbitkan di Yogyakarta tiga kali seminggu dengan bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Terbit pertama kali pada 1895, dan dokter Wahidin berperan sebagai redakturnya pada 1901-1906.
Dari majalah ini, Nagazumi menyatakan dapat menyerap suasana intelektual para terdidik Jawa pada masa peralihan abad XIX-XX. Merupakan suatu surprise baginya bahwa dr Wahidin berperan sebagai redaktur majalah itu. Bukankah Wahidin dapat disebut sebagai ”pembangkit” semangat para pelajar Sekolah Dokter Jawa untuk mendirikan Boedi Oetomo? Pertanyaan ini dijawab dengan jelas oleh dr Soetomo dalam Kenang-kenangannya.
Ia ceritakan betapa ia sangat terkesan dan merasa terbangun semangatnya setelah ia menemui dokter Wahidin pada akhir 1907 di Betawi waktu itu. Ini terjadi ketika dr Wahidin baru mengaso dari perjalanannya ke beberapa daerah untuk menghimpun dana guna membiayai sekolah anak-anak muda. Tulis Soetomo: Berbicara dengan dr Wahidin dan mendengarkan mengenai tujuan kegiatannya, segera menghilangkan perasaan dan tujuan yang terbatas hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Orang berubah menjadi lain makhluk, merasa tergerakkan, gemetar seluruh tubuh dan tulangnya, pemandangannya menjadi luas, perasaannya menjadi halus, cita-citanya menjadi elok. Orang merasakan akan kewajibannya yang mahaluhur di dunia ini. Dr Wahidin sendiri adalah seorang pribadi yang tenang, yang bijaksana tindak langkahnya, dan penuh keyakinan dalam membentangkan cita-citanya. (Kenang-kenangan, halaman 79-81).
Tidak saja Retnodhoemilah yang ditemukan Nagazumi di perpustakaan Museum Pusat, tetapi juga koleksi unik majalah-majalah lama yang semakin memperkaya bahan-bahan untuk penelitiannya. Kunjungan sarjana Jepang itu ke Indonesia juga memberinya kemampuan untuk menghayati negeri kita dan penduduknya. Ini penting untuk menjiwai analisisnya terhadap bahan-bahan penelitiannya.
Sebagai suatu contoh apa yang dikatakan Nagazumi pada bagian akhir bukunya mengenai Boedi Oetomo berikut ini: ”Dalam dekade pertama eksistensinya, belum pernah sekali pun Boedi Oetomo mempersoalkan legitimasi pemerintahan Belanda. Tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa para anggota Boedi Oetomo menginginkan tetap berada di bawah kekuasaan Belanda selamanya. Suatu aspek yang menarik dari Boedi Oetomo ialah rasa-perasaannya mengenai saat yang dinilai tepat (timing) untuk bertindak. Ini jelas dari kesukaan organisasi itu akan metafora mengenai hubungan antara bapak dan anak, antara guru dan murid. Boedi Oetomo sangat diresapi kesabaran untuk menunggu datangnya momentum dalam perkembangan masyarakatnya, yakni sampai tiba saatnya si bapak atau guru mengatakan: Nah, sekaranglah tiba waktunya kamu sudah siap menolong dirimu sendiri! Karena yakin bahwa saat seperti itu akhirnya akan tiba, Boedi Oetomo mampu tetap berkepala dingin dan fleksibel ketika organisasi-organisasi lain semakin tidak sabar terhadap kelambanan pelaksanaan reformasi dan tidak kunjung diakhirinya pemerintahan kolonial.”
Mengenai sikap Boedi Otomo, sebuah organisasi modern pertama masyarakat Jawa yang memperjuangkan kemajuan pendidikan dan berupaya menyuburkan budaya itu, dirumuskan singkat oleh Dwidjosewoyo sebagai berikut: ”Bertindak kalem atau tenang dan moderat adalah sifat Boedi Oetomo”.
Kata-kata yang dikemukakan seorang sesepuh Boedi Oetomo kepada seorang tokoh aliran keras Tjipto Mangoenkoesoemo itu diberi penjelasan oleh Nagazumi, bahwa sikap moderat bukanlah kemampuan yang diperoleh kaum priayi Jawa, melainkan suatu insting yang mengakar mendalam pada etos orang Jawa.
Pada bagian akhir bukunya, Nagazumi juga mengemukakan, tidak pada tempatnyalah menilai Boedi Oetomo hanya dari aspek politik, berdasarkan penglihatan tiadanya pengikut massal pada organisasi itu seperti halnya Sarekat Islam, misalnya. Tidak dapat diremehkanlah pencapaian-pencapaian lain Boedi Oetomo yang juga pantas dicatat. Ia terbebas dari prasangka keagamaan dan kebekuan tradisionalisme; para anggotanya selalu terpacu untuk mengejar perkembangan intelektual, menolak kesetiaan membuta yang emosional dan tidak terjerumus pada sikap apatis terhadap hal-hal spiritual (Nagazumi, halaman 155-156).
Boedi Oetomo mencoba aktif terjun di bidang politik menjelang dan pada awal berdirinya Volksraad atau Dewan Hindia, yang didirikan pada 1918. Kebetulan waktu itu pemerintahan Hindia-Belanda dipimpin Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum, yang oleh DM Koch disebut Een internationaal georienteerd staatsman (seorang negarawan yang berorientasi internasional). Ia membentuk sebuah komisi untuk pembaruan ketatanegaraan (Commissie voor Staatskundige Hervormingen).
Semangat yang terkandung dalam niat Van Limburg itu dan yang dituangkan dalam usul Komisi pada 1920 berisi penegasan bahwa tujuan penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan di Hindia-Belanda tidak lain adalah untuk mengusahakan agar sumber-sumber alam di negeri tersebut sebanyak mungkin diusahakan dengan kekuatan dan kemampuan rakyatnya sendiri. Bersamaan dengan itu, hendak diusahakan pula agar penduduk akhirnya mampu mengurus kepentingan dan pemerintahan negerinya sendiri. Dengan demikian, Komisi bermaksud meletakkan dasar-dasar bagi een volledig zelfbestuur (pemerintahan sendiri sepenuhnya).
Namun, niat yang progresif dari Van Limburg yang dikenal dengan sebutan November Beloften atau Janji-janji November itu tidak saja ditentang penduduk Belanda di Hindia-Belanda, terutama para penguasa perkebunan, tetapi juga oleh pemerintah pusat di Belanda. Langkah-langkah yang direncanakan Van Limburg itu dinilai terlalu jauh. Bahkan, Van Limburg lantas digantikan oleh Gubernur Jenderal D Fock, seorang lawan Janji-janji November.
Maka, tidak saja kaum progresif di kalangan pergerakan yang kecewa berat, tetapi kaum moderat yang terhimpun dalam Boedi Oetomo pun semakin tidak berdaya dalam aktivitas politik yang baru dimulainya. Apalagi pemerintahan Hindia-Belanda selanjutnya tidak mengendur sikap kerasnya.
Fase ketidakberdayaan Boedi Oetomo ini berlangsung terus sampai meleburnya pada 1935 dengan Perhimpunan Bangsa Indonesia (PBI) menjadi Parindra (Partai Indonesia Raya). Sebagai Ketua Parindra, terpilihlah dokter Soetomo, yang tidak lain adalah ketua pertama Boedi Oetomo pada tahun 1908.
(P SWANTORO Wartawan Senior, Tinggal di Jakarta)
Pendidikan dan Kesadaran Berbangsa
Oleh: Tonny D Widiastono
Mata pena lebih tajam dari sebilah pedang. Itulah yang dibuktikan Van Deventer, seorang sosialis dan tokoh di balik lahirnya politik etis (etische politiek).
Melalui artikel berjudul ”Hutang Kehormatan” yang dimuat majalah de Gids (1899), Van Deventer melihat adanya ketidakadilan Pemerintah Hindia Belanda dalam melaksanakan pendidikan. Agaknya artikel itu mengusik para penguasa Pemerintah Hindia Belanda menyusul perubahan dalam sistem pendidikan di negeri jajahan. Sebelumnya, pendidikan hanya dimaksudkan untuk ”mencetak” dan menyiapkan manusia yang siap mengabdi kepada kepentingan penjajah.
Dalam artikelnya itu, Van Deventer menyatakan, melalui tanam paksa (cultuurstelsel) yang pelaksanaannya dipaksakan Gubernur Jenderal Van den Bosch, Belanda meraup hasil panen yang amat berlimpah. Keuntungan yang diperoleh Belanda tahun 1867-1878 saja mencapai 187 juta gulden. Bagi Van Deventer, keuntungan ini merupakan utang Belanda kepada rakyat Indonesia dan harus dikembalikan, entah dalam bentuk apa.
Tidak hanya pendidikan, Van Deventer juga menekankan perlunya pembangunan irigasi dan emigrasi. Kelak ketiga anjuran Van Deventer ini dikenal dengan Trilogi Van Deventer.
Politik etis pun dijalankan, bahkan mendapat bantuan 40 juta gulden. Dari keadaan itulah lahir gagasan untuk membuat pendidikan modern bagi bumiputra. Salah satu pencetus gagasan itu adalah Snouck Hurgronje. Namun, muncul pertanyaan, pendidikan macam apa yang pantas dikembangkan di Hindia Belanda? Maka, di Hindia Belanda lahir sejumlah sekolah rendah berbahasa pengantar Belanda.
Lahirnya gerakan
Berjangkitnya berbagai penyakit berbahaya di Hindia Belanda tahun 1840-an, terutama cacar, sementara jumlah tenaga kesehatan amat minim, memaksa Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan kursus kesehatan bagi para ”juru cacar”. Mereka dilatih oleh para ”penilik vaksinasi”.
Melalui Surat Keputusan Gubernemen No 22, tanggal 2 Juni 1849, lembaga kursus ”juru cacar” itu ditingkatkan menjadi sekolah ”ahli kesehatan” dan menetapkan tempat pendidikan itu sebagai Rumah Sakit Militer (kini RSPAD), lalu berubah lagi menjadi Sekolah Dokter Djawa melalui SK Gubernemen No 10 (5 Juni 1853).
Hadirnya STOVIA dan berbagai lembaga pendidikan membuat kaum muda pribumi mendapat pendidikan Barat. Hasil pendidikan Barat ini membuat golongan priayi yang menduduki kelasnya berdasarkan tradisi terdesak golongan priayi berkat pendidikan. Posisi seseorang ditentukan dari pencapaian (achievement), bukan lagi tergantung warisan. Bahkan, jebolan STOVIA pun masih bisa mendapat tempat terhormat di pemerintahan (Jejak-Jejak Sejarah 1908-1926, Terbentuknya Suatu Pola, Drs W Poespoprodjo LPh, SS).
Keadaan itu membuat rasa ”aman” terancam, guncangan batin pun terjadilah, apalagi ditambah situasi kota yang selalu menjadi pusat kegiatan. Rasa tidak ”aman” itu mendorong kaum priayi mengelompok, mendirikan berbagai perkumpulan, organisasi, yang bertujuan memperbaiki diri dengan menggunakan konsep dan kategori pemikiran Barat dalam meneropong aneka masalah yang mereka hadapi. Boleh dikata, pada situasi itu pendidikan telah melahirkan pergerakan.
Pergerakan
Kehadiran STOVIA serta bangkitnya kawasan Asia mendorong bangkitnya kaum muda di Jawa. Dan dr Wahidin Soedirohoesodo, yang mempunyai cita-cita tinggi tetapi risau dengan kondisi kemiskinan, merasa terpanggil untuk mengangkat martabat rakyat ke taraf lebih tinggi. Mereka yang tidak mampu sekolah harus dibantu. Dr Wahidin pun memprakarsai studifonds (beasiswa).
Dalam perjalanan ke Banten untuk mewujudkan cita-cita, Wahidin singgah dan menemui para pelajar Sekolah Dokter Djawa. Di sana ia bertemu Soetomo dan Suwaji, yang menyambut baik gagasan Wahidin.
Agaknya cita-cita Wahidin itu membakar semangat Soetomo untuk mengumpulkan para pelajar STOVIA dan membuat perhimpunan. Tersatukan dalam cita-cita ”dengan kepandaian dan kecerdasan, martabat bangsa akan terangkat sejajar bangsa lain di dunia”.
Cita-cita itu kian mengerucut saat Soetomo dan kawan-kawan menyadari bahwa sistem pendidikan kolonial hanya untuk kelompok elite, bukan bagi semua anak pribumi. Sistem pendidikan kolonial juga dinilai individualistis dan intelektualistis, kurang memerhatikan keterampilan dan kepentingan hidup bersama. Yang lebih penting, perlawanan terhadap penjajah akan dilakukan melalui pendidikan setelah perlawanan politik kurang berhasil. Melalui pendidikan ditanamkan benih nasional dan kesadaran berbangsa serta kemerdekaan kepada murid pribumi.
Maka, pada 20 Mei 1908, pukul 09.00, Soetomo bersama Suraji, Moh Saleh, M Suwarno, M Gunawan, Gambreng, dan Angka berkumpul, membicarakan kemungkinan mendirikan perkumpulan. Suraji mengusulkan penggunaan nama Budi Utomo.
Agaknya gerak kelompok Budi Utomo membuat risau para guru STOVIA. Untung Dr HF Roll, Direktur Sekolah Dokter—kelak disebut Bapak STOVIA—memahami gerak kelompok Budi Utomo. Bahkan, Roll memberikan pinjaman uang guna keperluan Kongres Budi Utomo, 3-5 Oktober 1908 di Yogyakarta (Dr Sutomo, Riwayat Hidup dan Perjuangannya, Sutrisno Kutojo dan Drs Mardanas Safwan).
Kongres berhasil menetapkan tujuan perhimpunan, antara lain (a) kemajuan yang selaras (harmonis) untuk negeri dan bangsa, (b) memajukan pengajaran, kebudayaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan, dan (c) memajukan pertanian, peternakan, dagang, teknik, dan industri.
Taman Siswa
Keputusan Kongres Budi Utomo itu kian mendekati gagasan Soewardi Soerjaningrat bahwa cara terbaik untuk menghadapi berbagai problem adalah melalui tradisi budaya sendiri. Faham ini pula yang akhirnya mendorong Soewardi atau Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922.
Sifat pendidikan Taman Siswa yang semula bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa itu adalah kultural nasional. Maka, Taman Siswa berbentuk perguruan yang berarti tempat berguru, tempat para murid mendapat pendidikan, dan tempat kediaman guru. Karena itu, gedung pendidikan tidak hanya digunakan untuk keperluan mengajar, tetapi juga tempat anak-anak berkumpul dengan guru sehingga terjalin hubungan batin di antara mereka dan rasa kekeluargaan pun meresap.
Meski demikian, ada saja rintangan yang dihadapi Taman Siswa, tetapi selalu mampu diatasi oleh Ki Hadjar (Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan).
Kehadiran Taman Siswa mendorong lahirnya sejumlah lembaga pendidikan partikelir yang bercorak agama.
INS Kayu Tanam
Kehadiran Taman Siswa dan sejumlah sekolah swasta mulai terasa gaungnya tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di tempat lain. Keadaan inilah yang mendorong Moh Syafei pada tahun 1926 mendirikan sebuah perguruan, Indonesische Nederlandsche School (INS) di Kayu Tanam, sekitar 50 kilometer dari Padang, Sumatera Barat.
Dalam perjalanannya, selain menyiapkan manusia-manusia unggul yang sadar akan panggilan kebangsaan, sekolah ini juga dikenal dengan nama Perguruan Ruang Pendidik INS. Keistimewaan sekolah ini, rencana pelajaran dan metode pengajarannya tidak disesuaikan dengan rencana pelajaran sekolah kolonial.
Di sekolah ini disadari, siswa perlu belajar bekerja sehingga mereka pandai menggunakan tangan selain otak. Hal ini merupakan reaksi atas sekolah kolonial yang hanya menyiapkan siswanya untuk menjadi buruh pada kantor-kantor pemerintah dan perusahaan milik Belanda.
100 tahun kemudian
Kini, pergerakan politik kaum terpelajar dengan motor Soetomo dan Wahidin sudah berusia satu abad. Pendidikan ikut menyadarkan kaum muda akan hak-haknya sebagai manusia dan bangsa.
Para pemimpin pergerakan nasional dengan sadar ingin mengubah keadaan yang kurang tepat dan menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional harus dimasukkan dalam program perjuangan.
Dalam peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional ini muncul berbagai pertanyaan yang mengusik. Adakah peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional ini menempatkan pendidikan sebagai pendorong kesadaran berbangsa dan bangkit menandingi bangsa-bangsa maju lain? Ataukah pada peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional ini dunia pendidikan yang semula menjadi pendorong lahirnya kaum muda penggerak pergerakan sudah merasa puas dengan hasil yang dicapai para pendahulu? Adakah pendidikan kita sekarang mampu melahirkan rasa kebangsaan, rasa bersama, ataukah justru mengembangkan pengotak-ngotakan di masyarakat? Kita semua harus menjawabnya.
Mata pena lebih tajam dari sebilah pedang. Itulah yang dibuktikan Van Deventer, seorang sosialis dan tokoh di balik lahirnya politik etis (etische politiek).
Melalui artikel berjudul ”Hutang Kehormatan” yang dimuat majalah de Gids (1899), Van Deventer melihat adanya ketidakadilan Pemerintah Hindia Belanda dalam melaksanakan pendidikan. Agaknya artikel itu mengusik para penguasa Pemerintah Hindia Belanda menyusul perubahan dalam sistem pendidikan di negeri jajahan. Sebelumnya, pendidikan hanya dimaksudkan untuk ”mencetak” dan menyiapkan manusia yang siap mengabdi kepada kepentingan penjajah.
Dalam artikelnya itu, Van Deventer menyatakan, melalui tanam paksa (cultuurstelsel) yang pelaksanaannya dipaksakan Gubernur Jenderal Van den Bosch, Belanda meraup hasil panen yang amat berlimpah. Keuntungan yang diperoleh Belanda tahun 1867-1878 saja mencapai 187 juta gulden. Bagi Van Deventer, keuntungan ini merupakan utang Belanda kepada rakyat Indonesia dan harus dikembalikan, entah dalam bentuk apa.
Tidak hanya pendidikan, Van Deventer juga menekankan perlunya pembangunan irigasi dan emigrasi. Kelak ketiga anjuran Van Deventer ini dikenal dengan Trilogi Van Deventer.
Politik etis pun dijalankan, bahkan mendapat bantuan 40 juta gulden. Dari keadaan itulah lahir gagasan untuk membuat pendidikan modern bagi bumiputra. Salah satu pencetus gagasan itu adalah Snouck Hurgronje. Namun, muncul pertanyaan, pendidikan macam apa yang pantas dikembangkan di Hindia Belanda? Maka, di Hindia Belanda lahir sejumlah sekolah rendah berbahasa pengantar Belanda.
Lahirnya gerakan
Berjangkitnya berbagai penyakit berbahaya di Hindia Belanda tahun 1840-an, terutama cacar, sementara jumlah tenaga kesehatan amat minim, memaksa Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan kursus kesehatan bagi para ”juru cacar”. Mereka dilatih oleh para ”penilik vaksinasi”.
Melalui Surat Keputusan Gubernemen No 22, tanggal 2 Juni 1849, lembaga kursus ”juru cacar” itu ditingkatkan menjadi sekolah ”ahli kesehatan” dan menetapkan tempat pendidikan itu sebagai Rumah Sakit Militer (kini RSPAD), lalu berubah lagi menjadi Sekolah Dokter Djawa melalui SK Gubernemen No 10 (5 Juni 1853).
Hadirnya STOVIA dan berbagai lembaga pendidikan membuat kaum muda pribumi mendapat pendidikan Barat. Hasil pendidikan Barat ini membuat golongan priayi yang menduduki kelasnya berdasarkan tradisi terdesak golongan priayi berkat pendidikan. Posisi seseorang ditentukan dari pencapaian (achievement), bukan lagi tergantung warisan. Bahkan, jebolan STOVIA pun masih bisa mendapat tempat terhormat di pemerintahan (Jejak-Jejak Sejarah 1908-1926, Terbentuknya Suatu Pola, Drs W Poespoprodjo LPh, SS).
Keadaan itu membuat rasa ”aman” terancam, guncangan batin pun terjadilah, apalagi ditambah situasi kota yang selalu menjadi pusat kegiatan. Rasa tidak ”aman” itu mendorong kaum priayi mengelompok, mendirikan berbagai perkumpulan, organisasi, yang bertujuan memperbaiki diri dengan menggunakan konsep dan kategori pemikiran Barat dalam meneropong aneka masalah yang mereka hadapi. Boleh dikata, pada situasi itu pendidikan telah melahirkan pergerakan.
Pergerakan
Kehadiran STOVIA serta bangkitnya kawasan Asia mendorong bangkitnya kaum muda di Jawa. Dan dr Wahidin Soedirohoesodo, yang mempunyai cita-cita tinggi tetapi risau dengan kondisi kemiskinan, merasa terpanggil untuk mengangkat martabat rakyat ke taraf lebih tinggi. Mereka yang tidak mampu sekolah harus dibantu. Dr Wahidin pun memprakarsai studifonds (beasiswa).
Dalam perjalanan ke Banten untuk mewujudkan cita-cita, Wahidin singgah dan menemui para pelajar Sekolah Dokter Djawa. Di sana ia bertemu Soetomo dan Suwaji, yang menyambut baik gagasan Wahidin.
Agaknya cita-cita Wahidin itu membakar semangat Soetomo untuk mengumpulkan para pelajar STOVIA dan membuat perhimpunan. Tersatukan dalam cita-cita ”dengan kepandaian dan kecerdasan, martabat bangsa akan terangkat sejajar bangsa lain di dunia”.
Cita-cita itu kian mengerucut saat Soetomo dan kawan-kawan menyadari bahwa sistem pendidikan kolonial hanya untuk kelompok elite, bukan bagi semua anak pribumi. Sistem pendidikan kolonial juga dinilai individualistis dan intelektualistis, kurang memerhatikan keterampilan dan kepentingan hidup bersama. Yang lebih penting, perlawanan terhadap penjajah akan dilakukan melalui pendidikan setelah perlawanan politik kurang berhasil. Melalui pendidikan ditanamkan benih nasional dan kesadaran berbangsa serta kemerdekaan kepada murid pribumi.
Maka, pada 20 Mei 1908, pukul 09.00, Soetomo bersama Suraji, Moh Saleh, M Suwarno, M Gunawan, Gambreng, dan Angka berkumpul, membicarakan kemungkinan mendirikan perkumpulan. Suraji mengusulkan penggunaan nama Budi Utomo.
Agaknya gerak kelompok Budi Utomo membuat risau para guru STOVIA. Untung Dr HF Roll, Direktur Sekolah Dokter—kelak disebut Bapak STOVIA—memahami gerak kelompok Budi Utomo. Bahkan, Roll memberikan pinjaman uang guna keperluan Kongres Budi Utomo, 3-5 Oktober 1908 di Yogyakarta (Dr Sutomo, Riwayat Hidup dan Perjuangannya, Sutrisno Kutojo dan Drs Mardanas Safwan).
Kongres berhasil menetapkan tujuan perhimpunan, antara lain (a) kemajuan yang selaras (harmonis) untuk negeri dan bangsa, (b) memajukan pengajaran, kebudayaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan, dan (c) memajukan pertanian, peternakan, dagang, teknik, dan industri.
Taman Siswa
Keputusan Kongres Budi Utomo itu kian mendekati gagasan Soewardi Soerjaningrat bahwa cara terbaik untuk menghadapi berbagai problem adalah melalui tradisi budaya sendiri. Faham ini pula yang akhirnya mendorong Soewardi atau Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922.
Sifat pendidikan Taman Siswa yang semula bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa itu adalah kultural nasional. Maka, Taman Siswa berbentuk perguruan yang berarti tempat berguru, tempat para murid mendapat pendidikan, dan tempat kediaman guru. Karena itu, gedung pendidikan tidak hanya digunakan untuk keperluan mengajar, tetapi juga tempat anak-anak berkumpul dengan guru sehingga terjalin hubungan batin di antara mereka dan rasa kekeluargaan pun meresap.
Meski demikian, ada saja rintangan yang dihadapi Taman Siswa, tetapi selalu mampu diatasi oleh Ki Hadjar (Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan).
Kehadiran Taman Siswa mendorong lahirnya sejumlah lembaga pendidikan partikelir yang bercorak agama.
INS Kayu Tanam
Kehadiran Taman Siswa dan sejumlah sekolah swasta mulai terasa gaungnya tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di tempat lain. Keadaan inilah yang mendorong Moh Syafei pada tahun 1926 mendirikan sebuah perguruan, Indonesische Nederlandsche School (INS) di Kayu Tanam, sekitar 50 kilometer dari Padang, Sumatera Barat.
Dalam perjalanannya, selain menyiapkan manusia-manusia unggul yang sadar akan panggilan kebangsaan, sekolah ini juga dikenal dengan nama Perguruan Ruang Pendidik INS. Keistimewaan sekolah ini, rencana pelajaran dan metode pengajarannya tidak disesuaikan dengan rencana pelajaran sekolah kolonial.
Di sekolah ini disadari, siswa perlu belajar bekerja sehingga mereka pandai menggunakan tangan selain otak. Hal ini merupakan reaksi atas sekolah kolonial yang hanya menyiapkan siswanya untuk menjadi buruh pada kantor-kantor pemerintah dan perusahaan milik Belanda.
100 tahun kemudian
Kini, pergerakan politik kaum terpelajar dengan motor Soetomo dan Wahidin sudah berusia satu abad. Pendidikan ikut menyadarkan kaum muda akan hak-haknya sebagai manusia dan bangsa.
Para pemimpin pergerakan nasional dengan sadar ingin mengubah keadaan yang kurang tepat dan menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional harus dimasukkan dalam program perjuangan.
Dalam peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional ini muncul berbagai pertanyaan yang mengusik. Adakah peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional ini menempatkan pendidikan sebagai pendorong kesadaran berbangsa dan bangkit menandingi bangsa-bangsa maju lain? Ataukah pada peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional ini dunia pendidikan yang semula menjadi pendorong lahirnya kaum muda penggerak pergerakan sudah merasa puas dengan hasil yang dicapai para pendahulu? Adakah pendidikan kita sekarang mampu melahirkan rasa kebangsaan, rasa bersama, ataukah justru mengembangkan pengotak-ngotakan di masyarakat? Kita semua harus menjawabnya.
Mencungkil Kembali Tuas-Tuas Kebangkitan
Oleh: Andi Suruji
Tonggak-tonggak kebangkitan nasional melawan aneka ragam keterpurukan, penjajahan fisik maupun nonfisik berupa ideologi, ekonomi, dan segala macam kenistaan, tercatat dengan tinta emas dalam sejarah bangsa ini. Khusus di bidang ekonomi, tonggak itu bahkan boleh dikata telah ada sebelum 20 Mei 1908 yang dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Bank Rakyat Indonesia dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, dua entitas bisnis, merupakan tonggak kebangkitan ekonomi pribumi Indonesia di bidang sosial-ekonomi yang masih dapat disaksikan generasi kini.
Sejak tanam paksa diberlakukan Pemerintah Hindia-Belanda pada 1830, petani di Jawa diwajibkan menanam tanaman ekspor yang laku keras di pasar dunia, terutama kopi, tebu, dan indigo, tumbuhan tropis yang menghasilkan zat pewarna.
Sistem tanam paksa berhasil meningkatkan ekspor Pulau Jawa selama 1830-1840 sehingga Indonesia, khususnya Jawa, muncul sebagai salah satu daerah utama penghasil komoditas tropis dengan pangsa hampir 13 persen dari seluruh ekspor komoditas tropis pada 1840. Indonesia, khususnya Jawa, semakin terlibat dalam perdagangan internasional. Hasil dari tanam paksa itu menyumbang sekitar 19 persen penerimaan pemerintah.
Ketika Pemerintah Hindia-Belanda meliberalisasi kebijakan ekonominya (periode 1870-1900) berbondong-bondonglah pengusaha swasta Belanda dan Barat lainnya mengembangkan usahanya di bidang perkebunan dan pertambangan besar di Jawa maupun luar Jawa, seperti Kalimantan dan Sumatera, untuk memasok permintaan pasar dunia.
Periode awal kemerdekaan
Meskipun Proklamasi Kemerdekaan berkumandang 17 Agustus 1945, Bung Karno menyatakan revolusi kemerdekaan belum selesai karena Irian Barat masih dikuasai Belanda. Negosiasi Irian Barat melahirkan tuntutan Belanda akan adanya jaminan kelangsungan bisnis tetap beroperasi di Indonesia tanpa hambatan terpaksa dipenuhi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam persetujuan finansial-ekonomi (Financieel-Economische Overreenkomst-Finec).
Ekonom senior Thee Kian Wie dalam bukunya, Pembangunan, Kebebasan, dan ”Mukjizat” Orde Baru (2004), menyebutkan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang amat penting bagi ekonomi Belanda karena perkiraan Belanda menyatakan, pada 1950 penghasilan Belanda dari hubungan ekonomi dengan Indonesia (ekspor ke Indonesia, pengolahan bahan mentah, penanaman modal, transfer uang pensiun dan tabungan, dan lain-lain) merupakan 7,8 persen pendapatan nasional Belanda. Sampai tahun 1957, ketika semua perusahaan Belanda dinasionalisasi Pemerintah Indonesia, kontribusi itu terus melorot hingga 2,9 persen.
Jika nasionalisme ekonomi diartikan sebagai aspirasi suatu bangsa untuk memiliki, atau setidaknya menguasai aset-aset yang dimiliki atau dikuasai orang asing, dan menjalankan fungsi-fungsi ekonomi yang dilakukan orang asing, bangsa Indonesia justru menemui mimpi buruk. Betapa tidak! Sebagian besar sektor modern Indonesia (perkebunan, pertambangan, industri padat modal, jasa modern seperti perbankan dan perdagangan besar, serta jasa pelayanan publik seperti listrik, air, gas, komunikasi, dan transportasi), yang diperkirakan meliputi 25 persen produk domestik bruto Indonesia, masih dikuasai Belanda.
Upaya Pemerintah Indonesia mengembangkan industri manufaktur modern yang dikuasai dan dikendalikan orang Indonesia sendiri dimulai dengan Rencana Urgensi Ekonomi (RUE), yang bertujuan mendirikan industri ini akan dibiayai dulu oleh pemerintah kemudian diserahkan kepada pihak swasta Indonesia, koperasi, atau dikelola sebagai usaha patungan antara swasta nasional dan Pemerintah Indonesia. Namun, RUE tidak pernah dilaksanakan karena kurang mendapat dukungan di parlemen.
Untuk menyusun kekuatan tandingan terhadap kepentingan ekonomi Belanda, tahun 1950 Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Benteng. Upaya ini diusahakan melalui pengembangan golongan wiraswasta pribumi yang tangguh dan menempatkan suatu sektor ekonomi yang penting, yaitu perdagangan impor, di bawah kendali nasional. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai lisensi impor disalurkan kepada pengusaha nasional, khususnya pengusaha pribumi. Diharapkan, dengan modal yang dapat dipupuk, pengusaha pribumi mampu melakukan diversifikasi ke bidang-bidang lain, seperti perkebunan besar, perdagangan dalam negeri, asuransi, dan industri substitusi-impor, sebagaimana sudah dirintis beberapa pengusaha.
Dari segi pengendalian nasional, Program Benteng cukup berhasil. Pada pertengahan 1950-an lebih kurang 70 persen impor sudah dilakukan para pengusaha Indonesia.
Walaupun demikian, dalam waktu singkat, tampak pula bahwa program ini mengandung kelemahan, terutama dengan maraknya ”impor aktentas”. Itulah pengusaha yang tidak memanfaatkan peluang baik untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman bisnis dalam perdagangan impor, melainkan justru menjual lisensi impor yang diperoleh kepada importir nonpribumi, kebanyakan etnis Tionghoa.
Dengan demikian, Program Benteng justru membuka peluang bagi kegiatan memburu rente sehingga kurang berhasil mengembangkan golongan wirausaha pribumi yang tangguh dan mandiri.
Profesor Sumitro, salah seorang arsitek Program Benteng, dalam suatu wawancara menyatakan, jika dari bantuan Program Benteng ini kepada 10 orang, tujuh orang ternyata adalah benalu, tiga orang lainnya masih bisa muncul sebagai wiraswasta sejati. Kegagalan mengembangkan wiraswasta nasional yang tangguh akhirnya mendorong pemerintah menghapus Program Benteng.
Kebijakan nasionalisasi bisnis Belanda secara resmi pada tahun 1958 oleh para pemimpin radikal memang berhasil menghapus dominasi bisnis Belanda atas ekonomi Indonesia, setelah leluasa menggurita sejak Pemerintah Hindia-Belanda melakukan liberalisasi ekonomi pada 1870. Tetapi, berbagai masalah ekonomi yang gawat lainnya tetap tidak terselesaikan, terutama tingginya inflasi (hiperinflasi) akibat pembiayaan defisit anggaran pemerintah. Vakum ekonomi akibat hengkangnya pengusaha Belanda dengan cepat diisi pengusaha Indonesia etnis Tionghoa, bukan oleh pengusaha pribumi.
Era Orde Baru
Kebangkitan ekonomi era Soeharto dengan strategi stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan bisa dikatakan mencatat lompatan besar. Pertumbuhan ekonomi tinggi menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Indikator-indikator sosial juga membaik. Akan tetapi, ketimpangan regional akibat kebijakan yang sentralistik tetap melebar. Dominasi bisnis konglomerat yang dekat dengan Soeharto terus menggurita, menimbulkan persoalan tersendiri. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela.
Namun, 10 tahun tumbangnya rezim Orde Baru, pascareformasi, seperti apakah nasionalisme ekonomi kita? Apakah masih ada ”nasionalisme ekonomi” ketika perusahaan asing juga menguasai perkebunan, pertambangan, kelautan, telekomunikasi, sampai bisnis ritel.
Kita produsen minyak bumi, gas, dan tambang, tetapi babak belur dengan lonjakan harga minyak. Kita negara agraris, tetapi mengimpor begitu banyak beras, jagung, kedelai, sehingga rakyat kecil menjerit karena kenaikan harga komoditas pangan di pasar internasional. Kita produsen sawit, tetapi rakyat antre minyak goreng. Memiliki garis pantai yang sangat panjang, tetapi menjadi pengimpor garam. Hutan luas, tetapi industri rakyat di sektor mebel rotan dan kayu merasa kekurangan bahan baku.
Hanya satu kalimat yang tepat untuk menggambarkan semua itu. ”Negara dengan segala macam kekayaan potensi sumber daya alamnya ini salah urus!”
Memperingati 10 tahun bergulirnya reformasi dan 100 Tahun Kebangkitan Nasional, patutlah kita merenung bagaimana mengungkil kembali tuas-tuas kebangkitan nasionalisme ekonomi. Negara dan bangsa ini memerlukan pemimpin yang kuat dan tegar, berjiwa enterpreneurship dan nasionalis tulen yang mampu mengoptimalkan setiap potensi yang masih ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kita terlalu lama terkungkung dalam semangat nasionalisme sempit. Pengusaha nasional yang berekspansi ke luar negeri kita teriaki mereka melarikan modal, tidak nasionalis. Padahal, ekspansi ke luar negeri salah satu strategi menjadi pemain global. Tidak mengherankan jika pengusaha Indonesia hanya menjadi pemain lokal. Mirisnya, justru di lapangannya sendiri mereka terseok diserbu lawan karena lemahnya kebijakan yang memihak mereka.
Dalam perjalanan panjang dan pasang surutnya kebangkitan ekonomi, belum kita temukan satu pun merek dan produk pengibar bendera Indonesia yang mengglobal, seperti Toyota-nya Jepang, Samsung-nya Korea Selatan. Padahal, China yang baru mereformasi ekonominya tahun 1970-an dan India tahun 1990-an justru telah memiliki sejumlah identitas global. Prospek dan kekuatan ekonominya diperhitungkan dunia.
Inilah momentum memungut kembali reruntuhan nasionalisme ekonomi. Setidaknya menjadi pemain utama di negeri sendiri, meningkatkan ketahanan ekonomi dari guncangan eksternal, tidak mudah dipermainkan spekulan global. Semua komponen bangsa mesti bersatu visi menarik lagi tuas-tuas pengungkit kebangkitan nasionalisme ekonomi.
Nasionalisme ekonomi harus diterjemahkan dalam bahasa yang sesederhana mungkin, bahwa setiap kebijakan nasional ekonomi di setiap sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, energi, harus dibungkus dalam bingkai dan prioritas utamanya kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bukan kepentingan kelompok saja.
Jangan ada dusta antara pemerintah dan rakyatnya. Jangan ada pengkhianatan wakil rakyat terhadap konstituennya, 230 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian besar masih miskin lo...!
Tonggak-tonggak kebangkitan nasional melawan aneka ragam keterpurukan, penjajahan fisik maupun nonfisik berupa ideologi, ekonomi, dan segala macam kenistaan, tercatat dengan tinta emas dalam sejarah bangsa ini. Khusus di bidang ekonomi, tonggak itu bahkan boleh dikata telah ada sebelum 20 Mei 1908 yang dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Bank Rakyat Indonesia dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, dua entitas bisnis, merupakan tonggak kebangkitan ekonomi pribumi Indonesia di bidang sosial-ekonomi yang masih dapat disaksikan generasi kini.
Sejak tanam paksa diberlakukan Pemerintah Hindia-Belanda pada 1830, petani di Jawa diwajibkan menanam tanaman ekspor yang laku keras di pasar dunia, terutama kopi, tebu, dan indigo, tumbuhan tropis yang menghasilkan zat pewarna.
Sistem tanam paksa berhasil meningkatkan ekspor Pulau Jawa selama 1830-1840 sehingga Indonesia, khususnya Jawa, muncul sebagai salah satu daerah utama penghasil komoditas tropis dengan pangsa hampir 13 persen dari seluruh ekspor komoditas tropis pada 1840. Indonesia, khususnya Jawa, semakin terlibat dalam perdagangan internasional. Hasil dari tanam paksa itu menyumbang sekitar 19 persen penerimaan pemerintah.
Ketika Pemerintah Hindia-Belanda meliberalisasi kebijakan ekonominya (periode 1870-1900) berbondong-bondonglah pengusaha swasta Belanda dan Barat lainnya mengembangkan usahanya di bidang perkebunan dan pertambangan besar di Jawa maupun luar Jawa, seperti Kalimantan dan Sumatera, untuk memasok permintaan pasar dunia.
Periode awal kemerdekaan
Meskipun Proklamasi Kemerdekaan berkumandang 17 Agustus 1945, Bung Karno menyatakan revolusi kemerdekaan belum selesai karena Irian Barat masih dikuasai Belanda. Negosiasi Irian Barat melahirkan tuntutan Belanda akan adanya jaminan kelangsungan bisnis tetap beroperasi di Indonesia tanpa hambatan terpaksa dipenuhi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam persetujuan finansial-ekonomi (Financieel-Economische Overreenkomst-Finec).
Ekonom senior Thee Kian Wie dalam bukunya, Pembangunan, Kebebasan, dan ”Mukjizat” Orde Baru (2004), menyebutkan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang amat penting bagi ekonomi Belanda karena perkiraan Belanda menyatakan, pada 1950 penghasilan Belanda dari hubungan ekonomi dengan Indonesia (ekspor ke Indonesia, pengolahan bahan mentah, penanaman modal, transfer uang pensiun dan tabungan, dan lain-lain) merupakan 7,8 persen pendapatan nasional Belanda. Sampai tahun 1957, ketika semua perusahaan Belanda dinasionalisasi Pemerintah Indonesia, kontribusi itu terus melorot hingga 2,9 persen.
Jika nasionalisme ekonomi diartikan sebagai aspirasi suatu bangsa untuk memiliki, atau setidaknya menguasai aset-aset yang dimiliki atau dikuasai orang asing, dan menjalankan fungsi-fungsi ekonomi yang dilakukan orang asing, bangsa Indonesia justru menemui mimpi buruk. Betapa tidak! Sebagian besar sektor modern Indonesia (perkebunan, pertambangan, industri padat modal, jasa modern seperti perbankan dan perdagangan besar, serta jasa pelayanan publik seperti listrik, air, gas, komunikasi, dan transportasi), yang diperkirakan meliputi 25 persen produk domestik bruto Indonesia, masih dikuasai Belanda.
Upaya Pemerintah Indonesia mengembangkan industri manufaktur modern yang dikuasai dan dikendalikan orang Indonesia sendiri dimulai dengan Rencana Urgensi Ekonomi (RUE), yang bertujuan mendirikan industri ini akan dibiayai dulu oleh pemerintah kemudian diserahkan kepada pihak swasta Indonesia, koperasi, atau dikelola sebagai usaha patungan antara swasta nasional dan Pemerintah Indonesia. Namun, RUE tidak pernah dilaksanakan karena kurang mendapat dukungan di parlemen.
Untuk menyusun kekuatan tandingan terhadap kepentingan ekonomi Belanda, tahun 1950 Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Benteng. Upaya ini diusahakan melalui pengembangan golongan wiraswasta pribumi yang tangguh dan menempatkan suatu sektor ekonomi yang penting, yaitu perdagangan impor, di bawah kendali nasional. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai lisensi impor disalurkan kepada pengusaha nasional, khususnya pengusaha pribumi. Diharapkan, dengan modal yang dapat dipupuk, pengusaha pribumi mampu melakukan diversifikasi ke bidang-bidang lain, seperti perkebunan besar, perdagangan dalam negeri, asuransi, dan industri substitusi-impor, sebagaimana sudah dirintis beberapa pengusaha.
Dari segi pengendalian nasional, Program Benteng cukup berhasil. Pada pertengahan 1950-an lebih kurang 70 persen impor sudah dilakukan para pengusaha Indonesia.
Walaupun demikian, dalam waktu singkat, tampak pula bahwa program ini mengandung kelemahan, terutama dengan maraknya ”impor aktentas”. Itulah pengusaha yang tidak memanfaatkan peluang baik untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman bisnis dalam perdagangan impor, melainkan justru menjual lisensi impor yang diperoleh kepada importir nonpribumi, kebanyakan etnis Tionghoa.
Dengan demikian, Program Benteng justru membuka peluang bagi kegiatan memburu rente sehingga kurang berhasil mengembangkan golongan wirausaha pribumi yang tangguh dan mandiri.
Profesor Sumitro, salah seorang arsitek Program Benteng, dalam suatu wawancara menyatakan, jika dari bantuan Program Benteng ini kepada 10 orang, tujuh orang ternyata adalah benalu, tiga orang lainnya masih bisa muncul sebagai wiraswasta sejati. Kegagalan mengembangkan wiraswasta nasional yang tangguh akhirnya mendorong pemerintah menghapus Program Benteng.
Kebijakan nasionalisasi bisnis Belanda secara resmi pada tahun 1958 oleh para pemimpin radikal memang berhasil menghapus dominasi bisnis Belanda atas ekonomi Indonesia, setelah leluasa menggurita sejak Pemerintah Hindia-Belanda melakukan liberalisasi ekonomi pada 1870. Tetapi, berbagai masalah ekonomi yang gawat lainnya tetap tidak terselesaikan, terutama tingginya inflasi (hiperinflasi) akibat pembiayaan defisit anggaran pemerintah. Vakum ekonomi akibat hengkangnya pengusaha Belanda dengan cepat diisi pengusaha Indonesia etnis Tionghoa, bukan oleh pengusaha pribumi.
Era Orde Baru
Kebangkitan ekonomi era Soeharto dengan strategi stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan bisa dikatakan mencatat lompatan besar. Pertumbuhan ekonomi tinggi menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Indikator-indikator sosial juga membaik. Akan tetapi, ketimpangan regional akibat kebijakan yang sentralistik tetap melebar. Dominasi bisnis konglomerat yang dekat dengan Soeharto terus menggurita, menimbulkan persoalan tersendiri. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela.
Namun, 10 tahun tumbangnya rezim Orde Baru, pascareformasi, seperti apakah nasionalisme ekonomi kita? Apakah masih ada ”nasionalisme ekonomi” ketika perusahaan asing juga menguasai perkebunan, pertambangan, kelautan, telekomunikasi, sampai bisnis ritel.
Kita produsen minyak bumi, gas, dan tambang, tetapi babak belur dengan lonjakan harga minyak. Kita negara agraris, tetapi mengimpor begitu banyak beras, jagung, kedelai, sehingga rakyat kecil menjerit karena kenaikan harga komoditas pangan di pasar internasional. Kita produsen sawit, tetapi rakyat antre minyak goreng. Memiliki garis pantai yang sangat panjang, tetapi menjadi pengimpor garam. Hutan luas, tetapi industri rakyat di sektor mebel rotan dan kayu merasa kekurangan bahan baku.
Hanya satu kalimat yang tepat untuk menggambarkan semua itu. ”Negara dengan segala macam kekayaan potensi sumber daya alamnya ini salah urus!”
Memperingati 10 tahun bergulirnya reformasi dan 100 Tahun Kebangkitan Nasional, patutlah kita merenung bagaimana mengungkil kembali tuas-tuas kebangkitan nasionalisme ekonomi. Negara dan bangsa ini memerlukan pemimpin yang kuat dan tegar, berjiwa enterpreneurship dan nasionalis tulen yang mampu mengoptimalkan setiap potensi yang masih ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kita terlalu lama terkungkung dalam semangat nasionalisme sempit. Pengusaha nasional yang berekspansi ke luar negeri kita teriaki mereka melarikan modal, tidak nasionalis. Padahal, ekspansi ke luar negeri salah satu strategi menjadi pemain global. Tidak mengherankan jika pengusaha Indonesia hanya menjadi pemain lokal. Mirisnya, justru di lapangannya sendiri mereka terseok diserbu lawan karena lemahnya kebijakan yang memihak mereka.
Dalam perjalanan panjang dan pasang surutnya kebangkitan ekonomi, belum kita temukan satu pun merek dan produk pengibar bendera Indonesia yang mengglobal, seperti Toyota-nya Jepang, Samsung-nya Korea Selatan. Padahal, China yang baru mereformasi ekonominya tahun 1970-an dan India tahun 1990-an justru telah memiliki sejumlah identitas global. Prospek dan kekuatan ekonominya diperhitungkan dunia.
Inilah momentum memungut kembali reruntuhan nasionalisme ekonomi. Setidaknya menjadi pemain utama di negeri sendiri, meningkatkan ketahanan ekonomi dari guncangan eksternal, tidak mudah dipermainkan spekulan global. Semua komponen bangsa mesti bersatu visi menarik lagi tuas-tuas pengungkit kebangkitan nasionalisme ekonomi.
Nasionalisme ekonomi harus diterjemahkan dalam bahasa yang sesederhana mungkin, bahwa setiap kebijakan nasional ekonomi di setiap sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, energi, harus dibungkus dalam bingkai dan prioritas utamanya kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bukan kepentingan kelompok saja.
Jangan ada dusta antara pemerintah dan rakyatnya. Jangan ada pengkhianatan wakil rakyat terhadap konstituennya, 230 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian besar masih miskin lo...!
Thursday, 24 April 2008
Pelurusan Sejarah Boedi Oetomo
Meskipun peringatan 100 tahun kelahiran Boedi Oetomo atau BO yang dijadikan Hari Kebangkitan Nasional masih beberapa minggu lagi, di Yogyakarta telah terjadi ”Hari Kebangkitan Keluarga”. Sejumlah anak cucu pendiri BO yang bergabung dalam Paguyuban Keluarga Besar Pendiri Boedi Oetomo menyatakan bahwa dr Wahidin Soedirohoesodo bukanlah pendiri BO. Mereka menuntut dilakukan pelurusan sejarah.
Pernyataan tersebut barangkali saja sedikit mengejutkan kita. Pasalnya banyak anggota masyarakat, khususnya para pelajar, yang telanjur tahu dan meyakini bahwa Wahidin (bersama Soetomo, dkk) merupakan pendiri BO. Apalagi Wahidin pernah memimpin BO.
Para guru sejarah banyak yang telanjur mengajarkan bahwa Wahidin sebagai pendiri BO. Para kepala sekolah dalam memberi sambutan memperingati Hari Kebangkitan Nasional banyak yang sudah telanjur menyebut Wahidin sebagai pendiri BO. Hal yang sama juga dilakukan oleh sementara pejabat di tingkat desa, kecamatan, dan bahkan kabupaten/kota. Sebagian buku dan situs internet pun ada yang menyebut Wahidin sebagai pendiri BO.
Pendapat ahli sejarah
Tuntutan pelurusan sejarah tersebut mendapat respons yang beragam dari masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Ada yang merespons positif, negatif, dan ada pula yang tak acuh. Bahkan ada yang bertanya ada kepentingan politik apa di balik tuntutan tersebut. Yang lebih menarik ternyata pendapat ahli sejarah berkelas dunia pun tidak sama.
Adalah Djoko Suryo. Guru besar pada Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta alumnus Department of History, Monash University, Australia, ini berpendapat bahwa untuk menyatakan Wahidin bukanlah pendiri BO harus didukung dengan bukti yang kuat. Implikasinya, keluarga pendiri BO harus mampu menyampaikan bukti-bukti yang mendukung pernyataan mereka tersebut. Tidak cukup satu bukti, tetapi banyak bukti.
Pernyataan Mas Djoko tersebut kiranya bersifat normatif dan berada dalam jalur akademis. Memang demikianlah seharusnya; untuk menyatakan Wahidin bukan pendiri BO harus didukung bukti yang kuat; sama halnya untuk menyatakan Wahidin adalah pendiri BO pun juga perlu bukti yang kuat. Analoginya, untuk menyatakan Soetomo, Goenawan Mangoenkoe-soemo, dan lain-lain sebagai pendiri BO pun harus didukung bukti yang kuat.
Merle C Ricklefs, guru besar pada Department of History, National University of Singapore (NUS) Singapura, mempunyai pendapat yang langsung menukik ke permasalahan. Ahli sejarah kelas dunia yang minggu lalu mengunjungi saya di Yogyakarta tersebut menyatakan bahwa tuntutan keluarga itu betul. Pak Ricklefs menyatakan bahwa memang benar Wahidin itu mengilhami berdirinya BO, namun sebenarnya bukan Wahidin yang mendirikan BO.
Penekun ilmu sejarah Indonesia tentu sudah membaca buku karya MC Ricklefs, A History of Modern Indonesia, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi Sejarah Indonesia Modern. Di dalam buku tersebut Ricklefs menyatakan bahwa pada tahun 1907 Wahidin telah berkunjung ke STOVIA, mendapat tanggapan sangat antusias dari pelajar di sana sebelum akhirnya para pengajar tersebut mendirikan BO pada Mei 1908.
”In 1907 Wahidin visited STOVIA and there ... he encountered an enthusiastic response from the students. It was decided to create a student organisation to further the interests of the lesser priyayi and in May 1908 a meeting was held at which Budi Utomo was born”; demikianlah tulisnya.
Pandangan Pak Ricklefs tersebut sama dengan informasi dalam situs Wikipedia Indonesia dalam ”Wahidin Sudirohusodo”. Di dalam situs ini secara eksplisit diinformasikan bahwa Wahidin Sudirohusodo, dr (Melati, Yogyakarta, 7 Januari 1852-26 Mei 1917) adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Namanya selalu dikaitkan dengan Budi Utomo karena walau pun ia bukan pendiri organisasi kebangkitan nasional itu, dialah penggagas berdirinya organisasi yang didirikan oleh para pelajar School tot Opleiding van Inlandsche Artsen Jakarta itu.
Harus hati-hati
Muatan politik (praktis) dalam tuntutan pelurusan sejarah tersebut kiranya sangat kecil, untuk menyatakan tidak ada. Namun, pemerintah hendaknya hati-hati dalam menyikapinya.
BO adalah organisasi besar dan monumental bagi bangsa Indonesia. BO adalah organisasi modern pertama yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, meski ketika itu terminologi Indonesia itu sendiri masih bersifat embrional. Itulah sebabnya hari lahir BO, 20 Mei, ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bukan itu saja, ketika kita bicara sejarah Indonesia modern, maka titik awalnya adalah momentum lahirnya BO.
Di sisi yang lain, kalaupun nanti terdapat bukti-bukti yang kuat bahwa Wahidin bukan pendiri BO, janganlah menimbulkan sikap antipati masyarakat terhadap Wahidin. Bagaimanapun, Wahidin adalah inspirator sekaligus penggagas berdirinya BO; di samping dalam Kongres Ke-2 terpilih sebagai Ketua BO. Belum lagi jasanya berkeliling ke kota-kota besar di Pulau Jawa untuk menyosialisasikan pemikiran perlunya pengumpulan ”dana pelajar”; yaitu dana untuk menyekolahkan pemuda-pemuda Indonesia yang mempunyai keterbatasan ekonomi agar menjadi kaum cerdik-pandai guna memerdekakan bangsanya.
Pelurusan sejarah memang penting, namun menghormati jasa pahlawan kiranya jauh lebih penting!!!
Ki Supriyoko Pamong Tamansiswa; Mantan Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan (BPPN); Wakil Presiden PAPE, Tokyo, Jepang
diambil dari Kompas, 25 April 2008
Pernyataan tersebut barangkali saja sedikit mengejutkan kita. Pasalnya banyak anggota masyarakat, khususnya para pelajar, yang telanjur tahu dan meyakini bahwa Wahidin (bersama Soetomo, dkk) merupakan pendiri BO. Apalagi Wahidin pernah memimpin BO.
Para guru sejarah banyak yang telanjur mengajarkan bahwa Wahidin sebagai pendiri BO. Para kepala sekolah dalam memberi sambutan memperingati Hari Kebangkitan Nasional banyak yang sudah telanjur menyebut Wahidin sebagai pendiri BO. Hal yang sama juga dilakukan oleh sementara pejabat di tingkat desa, kecamatan, dan bahkan kabupaten/kota. Sebagian buku dan situs internet pun ada yang menyebut Wahidin sebagai pendiri BO.
Pendapat ahli sejarah
Tuntutan pelurusan sejarah tersebut mendapat respons yang beragam dari masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Ada yang merespons positif, negatif, dan ada pula yang tak acuh. Bahkan ada yang bertanya ada kepentingan politik apa di balik tuntutan tersebut. Yang lebih menarik ternyata pendapat ahli sejarah berkelas dunia pun tidak sama.
Adalah Djoko Suryo. Guru besar pada Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta alumnus Department of History, Monash University, Australia, ini berpendapat bahwa untuk menyatakan Wahidin bukanlah pendiri BO harus didukung dengan bukti yang kuat. Implikasinya, keluarga pendiri BO harus mampu menyampaikan bukti-bukti yang mendukung pernyataan mereka tersebut. Tidak cukup satu bukti, tetapi banyak bukti.
Pernyataan Mas Djoko tersebut kiranya bersifat normatif dan berada dalam jalur akademis. Memang demikianlah seharusnya; untuk menyatakan Wahidin bukan pendiri BO harus didukung bukti yang kuat; sama halnya untuk menyatakan Wahidin adalah pendiri BO pun juga perlu bukti yang kuat. Analoginya, untuk menyatakan Soetomo, Goenawan Mangoenkoe-soemo, dan lain-lain sebagai pendiri BO pun harus didukung bukti yang kuat.
Merle C Ricklefs, guru besar pada Department of History, National University of Singapore (NUS) Singapura, mempunyai pendapat yang langsung menukik ke permasalahan. Ahli sejarah kelas dunia yang minggu lalu mengunjungi saya di Yogyakarta tersebut menyatakan bahwa tuntutan keluarga itu betul. Pak Ricklefs menyatakan bahwa memang benar Wahidin itu mengilhami berdirinya BO, namun sebenarnya bukan Wahidin yang mendirikan BO.
Penekun ilmu sejarah Indonesia tentu sudah membaca buku karya MC Ricklefs, A History of Modern Indonesia, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi Sejarah Indonesia Modern. Di dalam buku tersebut Ricklefs menyatakan bahwa pada tahun 1907 Wahidin telah berkunjung ke STOVIA, mendapat tanggapan sangat antusias dari pelajar di sana sebelum akhirnya para pengajar tersebut mendirikan BO pada Mei 1908.
”In 1907 Wahidin visited STOVIA and there ... he encountered an enthusiastic response from the students. It was decided to create a student organisation to further the interests of the lesser priyayi and in May 1908 a meeting was held at which Budi Utomo was born”; demikianlah tulisnya.
Pandangan Pak Ricklefs tersebut sama dengan informasi dalam situs Wikipedia Indonesia dalam ”Wahidin Sudirohusodo”. Di dalam situs ini secara eksplisit diinformasikan bahwa Wahidin Sudirohusodo, dr (Melati, Yogyakarta, 7 Januari 1852-26 Mei 1917) adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Namanya selalu dikaitkan dengan Budi Utomo karena walau pun ia bukan pendiri organisasi kebangkitan nasional itu, dialah penggagas berdirinya organisasi yang didirikan oleh para pelajar School tot Opleiding van Inlandsche Artsen Jakarta itu.
Harus hati-hati
Muatan politik (praktis) dalam tuntutan pelurusan sejarah tersebut kiranya sangat kecil, untuk menyatakan tidak ada. Namun, pemerintah hendaknya hati-hati dalam menyikapinya.
BO adalah organisasi besar dan monumental bagi bangsa Indonesia. BO adalah organisasi modern pertama yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, meski ketika itu terminologi Indonesia itu sendiri masih bersifat embrional. Itulah sebabnya hari lahir BO, 20 Mei, ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bukan itu saja, ketika kita bicara sejarah Indonesia modern, maka titik awalnya adalah momentum lahirnya BO.
Di sisi yang lain, kalaupun nanti terdapat bukti-bukti yang kuat bahwa Wahidin bukan pendiri BO, janganlah menimbulkan sikap antipati masyarakat terhadap Wahidin. Bagaimanapun, Wahidin adalah inspirator sekaligus penggagas berdirinya BO; di samping dalam Kongres Ke-2 terpilih sebagai Ketua BO. Belum lagi jasanya berkeliling ke kota-kota besar di Pulau Jawa untuk menyosialisasikan pemikiran perlunya pengumpulan ”dana pelajar”; yaitu dana untuk menyekolahkan pemuda-pemuda Indonesia yang mempunyai keterbatasan ekonomi agar menjadi kaum cerdik-pandai guna memerdekakan bangsanya.
Pelurusan sejarah memang penting, namun menghormati jasa pahlawan kiranya jauh lebih penting!!!
Ki Supriyoko Pamong Tamansiswa; Mantan Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan (BPPN); Wakil Presiden PAPE, Tokyo, Jepang
diambil dari Kompas, 25 April 2008
Wednesday, 16 April 2008
Menghapus Jejak Berdarah
Dalam tulisan HAM dan Kedewasaan Bangsa (Kompas, 15/4/2008) Tjipta Lesmana mengutip pandangan Francois Guizot, politikus dan sejarawan Perancis abad ke-19.
Francois Guizot (1787-1874) selain pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Perdana Menteri Perancis, juga dianggap organisator pertama pengembang ilmu sejarah di Perancis. Dalam metodologi sejarah, ia berjasa mengingatkan, tugas utama sejarawan adalah mencari sumber-sumber asli (sources originales) dan menilainya sebelum menggunakannya. Inilah yang kurang diperhatikan sejarawan abad ke-18.
Substansi pemikiran Guizot dikenal sejarawan Indonesia. Kuliah tentang sumber serta kritik sumber telah diberikan bagi mahasiswa tahun pertama. Mereka yang masih mengutip Guizot tentang aspek ini berarti ketinggalan satu abad. Lebih ironis jika teori kuno itu digunakan untuk membenarkan manipulasi sejarah.
Manipulasi sejarah
Meski intervensi politik atas bidang sejarah sudah terjadi sebelumnya, pada era Orde Baru hal itu dilakukan secara sistematis dan meluas. Sejak 1970-an, pengajaran sejarah di sekolah memberi legitimasi kepada penguasa (Soeharto) dan mendiskreditkan presiden sebelumnya. Soekarno dikatakan bukan penggali Pancasila. Sejak 1970, Kopkamtib melarang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang digambarkan melalui buku pelajaran, film, dan berbagai monumen, menyanjung Soeharto dan melupakan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai konseptor.
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) memberi legitimasi perjuangan Orde Baru, menetapkan kawan (militer yang mempertahankan Pancasila dan UUD 1945) dan lawan (ekstrem kiri dan ekstrem kanan). Surat Perintah 11 Maret 1996 (Supersemar) diperoleh dengan tekanan berulang-ulang dan disalahgunakan untuk meraih kekuasaan. Ketika muncul tudingan, rezim Orde Baru memperoleh kekuasaan secara tidak sah, kiranya itu didukung berbagai argumen kuat. Maka, amat naif bila dikatakan, ”kalau rezim Soeharto tidak sah, rezim-rezim berikut—dari Habibie hingga SBY—otomatis tidak sah”. Lebih kacau lagi, ”semua institusi negara, seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi, tidak sah. Semua produk hukum yang dihasilkan pun tidak sah”.
Kedewasaan bangsa
Untuk mengoreksi manipulasi sejarah di masa lampau diperlukan pelurusan yang telah berlangsung sejak Soeharto jatuh tahun 1998 hingga kini. Ada berbagai hambatan akibat kebijakan Menteri Pendidikan Nasional (Peraturan Menteri No 22/23/24 Tahun 2006) dan Jaksa Agung (larangan buku pelajaran sejarah Maret 2007) yang menyebabkan pembakaran buku pelajaran sejarah. Kini, pelajaran sejarah dianggap tidak berharga untuk dimasukkan bahan ujian nasional.
Namun, dari waktu ke waktu muncul sejarah yang lebih membuka wawasan. Jika dulu sejarah dimonopoli penguasa, kini para korban dapat bersuara. Tesis magister sejarah di UI oleh Abdul Syukur, Gerakan Usroh di Indonesia, Peristiwa Lampung 1989, diterbitkan di Yogyakarta. Prolog oleh pakar Islam dari Belanda, Martin van Bruinessen, epilog oleh Munir, dan diluncurkan Kontras di Jakarta tahun 2004.
Buku ini adalah contoh teks sejarah tentang kasus Talang Sari Lampung yang ditulis secara ilmiah dan utuh, seperti dimaksudkan Francois Guizot, dan bukan didanai tokoh tertentu.
Sementara itu, buku yang menggunakan sumber-sumber sahih dan dibandingkan dengan satu sama lain, seperti dianjurkan Francois Guizot, telah bermunculan. Misalnya, buku terbaru tentang peristiwa 65 yang ditulis John Roosa, Dalih Pembantaian Massal, telah membongkar misteri gelap sejarah bangsa selama 40 tahun.
Dapat dikatakan, semakin dewasa suatu bangsa, semakin mampu menerima sejarah sebagaimana adanya dan belajar dari sana. Sejarah jangan dimanipulasi (dengan menghilangkan jejak berdarah para pelanggar HAM masa lalu) untuk kepentingan sesaat, misalnya Pemilu 2009.
Asvi Warman Adam Alumnus Sejarah dari EHESS Paris Tahun 1990; Anggota Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Berat Era Soeharto yang Dibentuk Komnas HAM Tahun 2003
Francois Guizot (1787-1874) selain pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Perdana Menteri Perancis, juga dianggap organisator pertama pengembang ilmu sejarah di Perancis. Dalam metodologi sejarah, ia berjasa mengingatkan, tugas utama sejarawan adalah mencari sumber-sumber asli (sources originales) dan menilainya sebelum menggunakannya. Inilah yang kurang diperhatikan sejarawan abad ke-18.
Substansi pemikiran Guizot dikenal sejarawan Indonesia. Kuliah tentang sumber serta kritik sumber telah diberikan bagi mahasiswa tahun pertama. Mereka yang masih mengutip Guizot tentang aspek ini berarti ketinggalan satu abad. Lebih ironis jika teori kuno itu digunakan untuk membenarkan manipulasi sejarah.
Manipulasi sejarah
Meski intervensi politik atas bidang sejarah sudah terjadi sebelumnya, pada era Orde Baru hal itu dilakukan secara sistematis dan meluas. Sejak 1970-an, pengajaran sejarah di sekolah memberi legitimasi kepada penguasa (Soeharto) dan mendiskreditkan presiden sebelumnya. Soekarno dikatakan bukan penggali Pancasila. Sejak 1970, Kopkamtib melarang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang digambarkan melalui buku pelajaran, film, dan berbagai monumen, menyanjung Soeharto dan melupakan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai konseptor.
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) memberi legitimasi perjuangan Orde Baru, menetapkan kawan (militer yang mempertahankan Pancasila dan UUD 1945) dan lawan (ekstrem kiri dan ekstrem kanan). Surat Perintah 11 Maret 1996 (Supersemar) diperoleh dengan tekanan berulang-ulang dan disalahgunakan untuk meraih kekuasaan. Ketika muncul tudingan, rezim Orde Baru memperoleh kekuasaan secara tidak sah, kiranya itu didukung berbagai argumen kuat. Maka, amat naif bila dikatakan, ”kalau rezim Soeharto tidak sah, rezim-rezim berikut—dari Habibie hingga SBY—otomatis tidak sah”. Lebih kacau lagi, ”semua institusi negara, seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi, tidak sah. Semua produk hukum yang dihasilkan pun tidak sah”.
Kedewasaan bangsa
Untuk mengoreksi manipulasi sejarah di masa lampau diperlukan pelurusan yang telah berlangsung sejak Soeharto jatuh tahun 1998 hingga kini. Ada berbagai hambatan akibat kebijakan Menteri Pendidikan Nasional (Peraturan Menteri No 22/23/24 Tahun 2006) dan Jaksa Agung (larangan buku pelajaran sejarah Maret 2007) yang menyebabkan pembakaran buku pelajaran sejarah. Kini, pelajaran sejarah dianggap tidak berharga untuk dimasukkan bahan ujian nasional.
Namun, dari waktu ke waktu muncul sejarah yang lebih membuka wawasan. Jika dulu sejarah dimonopoli penguasa, kini para korban dapat bersuara. Tesis magister sejarah di UI oleh Abdul Syukur, Gerakan Usroh di Indonesia, Peristiwa Lampung 1989, diterbitkan di Yogyakarta. Prolog oleh pakar Islam dari Belanda, Martin van Bruinessen, epilog oleh Munir, dan diluncurkan Kontras di Jakarta tahun 2004.
Buku ini adalah contoh teks sejarah tentang kasus Talang Sari Lampung yang ditulis secara ilmiah dan utuh, seperti dimaksudkan Francois Guizot, dan bukan didanai tokoh tertentu.
Sementara itu, buku yang menggunakan sumber-sumber sahih dan dibandingkan dengan satu sama lain, seperti dianjurkan Francois Guizot, telah bermunculan. Misalnya, buku terbaru tentang peristiwa 65 yang ditulis John Roosa, Dalih Pembantaian Massal, telah membongkar misteri gelap sejarah bangsa selama 40 tahun.
Dapat dikatakan, semakin dewasa suatu bangsa, semakin mampu menerima sejarah sebagaimana adanya dan belajar dari sana. Sejarah jangan dimanipulasi (dengan menghilangkan jejak berdarah para pelanggar HAM masa lalu) untuk kepentingan sesaat, misalnya Pemilu 2009.
Asvi Warman Adam Alumnus Sejarah dari EHESS Paris Tahun 1990; Anggota Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Berat Era Soeharto yang Dibentuk Komnas HAM Tahun 2003
Subscribe to:
Posts (Atom)
