Voting Imajiner Kenaikan Harga BBM

Keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak mungkin sebaiknya melalui ”voting imajiner” dari seluruh penduduk Indonesia dengan sistem one man one vote. Apakah ini akan merupakan ”bunuh diri massal”?
Masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, yang tidak takut inflasi dan kedua yang takut inflasi. Kelompok pertama adalah mereka yang menikmati pertumbuhan ekonomi dan agak cuek inflasi. Kelompok kedua, mereka yang berpenghasilan tidak tetap, bahkan tak menentu, sedikit tersentuh pertumbuhan ekonomi, dan rentan kenaikan harga bahan pokok. Jika dilakukan voting, kelompok kedua pasti menang, harga bahan bakar minyak (BBM) tidak dinaikkan.
Penikmat pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi dibutuhkan bangsa. Pertumbuhan ekonomi (GDP=gross pomestic products) merupakan persentase pertambahan besaran riil total nilai tambah perekonomian (value added) yang merupakan balas jasa faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal, dan entrepreneur).
Dari empat faktor itu, kelompok pertama mendapat bagian terbesar. Adapun kelompok kedua—meski jumlah orangnya banyak (sekali)—malah mendapat bagian kecil kue value added.
Kelompok pertama, penikmat pertumbuhan, takut jika harga BBM tidak dinaikkan karena akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Karena itu, opini dibuat. Intinya, harga BBM ”harus” naik. Alasannya, subsidi akan membengkak, APBN tekor, dan ekonomi akan kolaps. Sungguh bijak jika mereka mau ”berjuang” mengurangi (bukan melenyapkan) kenikmatan pertumbuhan.
Kelompok pertama lebih terfasilitasi. Mereka lebih mempunyai akses media pemberitaan publik. Dalam diskusi yang disiarkan, media kurang menampilkan opini kelompok kedua.
Alasan subsidi salah sasaran mungkin hanya dilihat dari sudut sempit, misalnya siapa pemakai mobil pribadi. Tanpa kampanye kenaikan harga BBM, mereka takut kurang bisa menikmati pertumbuhan (termasuk mobilnya) lagi karena minimal ada pembatasan distribusi BBM. Ketidaktakutan kelompok ini terhadap inflasi karena mereka mungkin dapat mengalihkannya ke pihak lain meski tidak sepenuhnya. Bahkan, meski inflasi tinggi, tidak akan menghancurkan daya belinya.
Kelompok kedua
Secara jumlah, kelompok kedua merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia. Karena itu, selayaknya mereka mempunyai bobot terbesar dalam pertimbangan setiap pembuatan kebijakan memenangkan seluruh bangsa. Kelompok ini amat rentan inflasi (kenaikan harga barang/jasa kebutuhan pokok). Sebaliknya, mereka cuek pertumbuhan ekonomi. Masa bodoh harga mobil dan barang mewah, yang terpenting sandang-pangan-papan harganya terjangkau. Pertumbuhan ekonomi 3 persen atau 10 persen tidak menjadi perhatiannya.
Tumbuh di Indonesia belum berarti langsung dapat dinikmati seluruh bangsa. Apa pun yang terjadi, mereka tidak ingin ada gejolak harga. Kenaikan harga- harga akan menghancurkan daya beli. Sekarang pun, tanpa kenaikan harga BBM, mereka sudah sengsara karena harga kebutuhan pokok melejit.
Pengorbanan bersama
Teoretis, menaikkan harga BBM berarti mengurangi subsidi yang merupakan beban APBN. Selanjutnya, dana itu di-realokasi untuk keperluan lain, misalnya ke sektor pertanian. Berjalankah mekanisme ini?
Pengalaman menunjukkan, membantu sektor pertanian (dengan subsidi?) belum tentu berarti membantu petani. Mengapa? Petani, dalam pengertian umum, kurang menguasai intermediate input dan distribusinya, faktor produksi, output, dan pemasarannya. Akibatnya, nilai tambahnya menjadi kecil, bagian nilai tambah yang diterima juga amat kecil, harga yang diterima juga rendah. Subsidi untuk sektor pertanian lebih diterima oleh pemilik empat komponen di luar penguasaan petani. HPP gabah dinaikkan, tetapi kebijakan itu terlambat sebab mereka tidak lagi mempunyai gabah.
Sebut empat komponen itu sebagai engine of growth. Dengan segala kelebihannya, kelompok pertama menguasai mesin pertumbuhan. Tanpa harga BBM dinaikkan, ”mesin” tidak akan berfungsi maksimal.
Jika subsidi dicabut, rantai yang paling mudah dilihat adalah harga barang dan jasa meningkat tajam. Kelompok kedua menjadi tidak berdaya memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, APBN menurut harga konstan (constan prices) juga mengecil karena gerusan inflasi. Korban menjadi sangat masif, kelompok pertama maupun kedua.
Salah satu alternatif, harga BBM tidak perlu dinaikkan, tetapi volume konsumsinya ditekan sampai kemampuan APBN tidak berkurang. Korban pasti ada. Namun, tidak seperti ungkapan tiji tibeh (mati satu, mati semua). Kebijakan harga BBM harus memenangkan seluruh bangsa Indonesia.

Bambang Heru Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan BPS; Pendapat Pribadi